PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara resmi telah menjalankan Program satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di satu RW.

Peresmian dilakukan langsung oleh Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, saat menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan Binawidya beberapa waktu lalu.

Tahap awal, sebanyak 67 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ditempatkan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail.

Sebelum penempatan tenaga PPPK Paruh Waktu dilakukan di kecamatan lainnya, pemerintah kota akan melaksanakan rapat evaluasi terlebih dahulu.

"Minggu depan kita akan lakukan rapat evaluasi, sekaligus evaluasi pelaksanaan kegiatan," terang Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, Selasa (31/3/2026).

Menurut Kabag Tapem yang akrab disapa Yayan, dari hasil rapat evaluasi nantinya, diketahui kendala yang ditemukan dilapangan.

"Belum (ditetapkan kecamatan mana saja kedepannya). Karena dari evaluasi ini baru dapat diketahui nantik dampaknya seperti apa, kendalanya dimana, dan berapa petugas PPPK yang bakal ditempatkan di kecamatan lainnya," ujar Yayan.

Rapat evaluasi yang akan dilaksanakan nantinya akan dihadiri oleh OPD terkait dan seluruh camat.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, meresmikan langsung Program satu ASN satu RW.

Peresmian berlangsung pada kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Binawidya, bertempat di halaman kantor kecamatan setempat, Kamis (12/2/2026) siang.

Peresmian ditandai dengan pemasangan kartu tanda pengenal dan rompi secara simbolis oleh Walikota Agung kepada perwakilan ASN.

Usia kegiatan, Walikota Agung menyampaikan, untuk tahap awal ini program satu ASN satu RW baru dilaksanakan di dua kecamatan di antaranya Kecamatan Binawidya dan Sail.

"Binawidya dan Sail kita jadikan pilot project," ungkapnya.

Dikatakan Agung, program satu ASN satu RW merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Program satu ASN satu RW ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan dan juga melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial," ucapnya.

Sebab dari laporan warga, terang Agung, saat ini banyak di antara penerima bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dinilai sudah tidak layak untuk menerimanya.

"Seperti PKH dari pusat, itu kebanyakan yang menerima, mereka sudah tidak berhak menerimanya. Bahkan ada yang sudah meninggal, tapi masih tetap terdata sebagai penerima bantuan. Maka kita akan lakukan pembaruan data," tutupnya.

Sementara itu, Asisten III Setdako Pekanbaru Syamsuwir menambahkan, terdapat sebanyak 67 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang ditugaskan di Kecamanan Binawidya dan Sail dalam pelaksanaan program satu ASN satu RW tersebut.

"Di Binawidya sebanyak 49 orang, dan Sail 18 orang," terang Syamsuwir.

Dalam program ini, PPPK paruh yang ditugaskan akan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah berkoordinasi dengan RT-RW.

"Data yang dikumpulkan, selanjutnya akan diinput dalam sistem informasi data kewilayahan sehingga dapat digunakan pemerintah kota sebagai dasar perencanaan dan pelayanan publik ke depan," ujar Syamsuwir.(Kominfo9/rd3)