PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terus mendorong optimalisasi pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mematangkan tindak lanjut pengelolaan PDAM Tirta Siak, termasuk mengevaluasi pola kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Pemko Pekanbaru bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau di Kantor BPKP Riau, Rabu (14/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, memaparkan perkembangan pengelolaan PDAM Tirta Siak, khususnya terkait pola kerja sama KPBU dengan PT PP Tirta Madani (PPTM).

Zulhelmi mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru untuk menentukan langkah terbaik bagi keberlangsungan perusahaan daerah itu, baik dari sisi pelayanan maupun pengelolaan bisnis.

"Pada prinsipnya, tadi BPKP sudah mendukung rencana pengambilalihan secara sukarela dari PDAM terhadap PPTM. Langkah yang diambil Pemko Pekanbaru dinilai sudah tepat," kata Zulhelmi Arifin usai pertemuan.

Meski demikian, Pemko Pekanbaru masih akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengambil keputusan final. Kajian tersebut mencakup audit menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana pengambilalihan, termasuk perhitungan aspek keuangan dan komponen lainnya.

Menurut Zulhelmi, langkah tersebut penting agar keputusan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

"Kita akan melakukan audit yang menyeluruh dan mendalam, terkait seluruh aspek dan komponen yang berkaitan dengan pengambilalihan sukarela ini," ujar pria yang akrab disapa Ami ini.

Setelah proses evaluasi dan kajian rampung, Pemko Pekanbaru akan menentukan skema pengelolaan PDAM Tirta Siak ke depan. Opsi yang dibahas di antaranya mendorong perusahaan agar mampu mengelola operasionalnya secara mandiri atau menjajaki kerja sama dengan pihak swasta lainnya.

Namun, Ami menegaskan, penguatan kemandirian perusahaan menjadi hal penting agar PDAM Tirta Siak dapat berdiri di atas kemampuan sendiri.

"Bagaimana PDAM ini bisa mengelola secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak swasta lainnya, tetapi sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri," jelasnya.

Dalam proses tersebut, Pemko Pekanbaru juga meminta masukan dari BPKP Perwakilan Riau, terutama terkait aspek regulasi, tata kelola, dan pengalaman dalam menangani persoalan serupa.

Ami menyebutkan, masukan dari BPKP menjadi pertimbangan penting agar pemerintah daerah dapat melihat persoalan secara menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan.

Ia juga mengapresiasi dukungan dan pandangan yang diberikan BPKP dalam pembahasan tersebut. Pemko Pekanbaru berharap rekomendasi dari para ahli dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pengelolaan PDAM Tirta Siak.

"Kita bersyukur mendapat banyak masukan, terutama dari Kepala Perwakilan BPKP. Beliau memahami persoalan dari hulu hingga hilir, sehingga kita mendapatkan sudut pandang yang menyeluruh," ungkapnya. (Kominfo8/RD2)