PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T, M.T menyampaikan pemaparan rencana aksi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam pemulihan ekonomi nasional melalui sektor pertanian dan pengendalian inflasi daerah, Rabu (10/2) di Lantai VI Gedung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya.

Salah satu sebab masalah harga kebutuhan pokok mahal di Pekanbaru, menurut Walikota, kurangnya inovasi dalam sektor pertanian, ia mencontohkan salah satu bahan pokok yakni beras. 

"Beras yang masuk ke Pekanbaru adalah produksi dari beberapa provinsi tetangga. Sementera di Riau banyak produksi gabah. Namun kita kurang inovatif untuk mengolah gabah dan lemah dalam pemasarannya. Hal ini menimbulkan kos yang besar," kata Walikota. 

Untuk itu, Dr. H. Firdaus,S.T, M.T meminta OPD terkait bersama PT. Sarana Pangan Madani (SPM) dan Kelompok Tani untuk bekerjasama memutus rantai kos panjang sektor pertanian tersebut. 

"Gabah diproduksi di Riau, namun provinsi tetangga lebih inovatif dalam mengolah gabah dari Riau. Kita harus putus rantai kos panjang tersebut. Sehingga harga beras di Pekanbaru bisa lebih terjangkau," kata Walikota.

Sejauh ini, kata Walikota, PT. SPM sudah melakukan langkah untuk meminimalisir harga cost yang mahal dalam produksi beras. Dengan melakukan kontrak farming bersama Usaha Pelayanan Jasa Alat & Mesin Pertanian (UPJA) Bina Karya Kecamatan Bunga Raya, di Desa Japura, Kabupaten Siak.

"Alhamdulillah sudah panen, semoga semakin berkembang dan juga mensejahterakan petani lokal. Kami juga berharap Kelompok Tani Pekanbaru juga lebih inovatif," ujar Walikota.

Walikota berharap, para petani di Pekanbaru harus menjadi enterpreneur. Selain bisa memproduksi, juga inovatif dalam memasarkannya.

Dengan demikian, pemulihan ekonomi dalam sektor pertanian bisa diwujudkan. Karena sektor tani, bisa berkembang walau dalam masa pandemi covid-19. 

"Kita tahu pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Dalam situasi apapun sektor ini tentu jadi harapan untuk pemulihan ekonomi," pungkasnya. (Kominfo7/RD1)