EKANBARU - Sejumlah pelaku usaha hiburan malam ternyata mengusulkan adanya evaluasi pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru tentang Hiburan Umum. Mereka menilai perda tersebut tidak ada perubahan sejak tahun 2002 silam.

Satu poin dalam Perda Kota Pekanbaru No.3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum ini memuat soal jadwal operasional. Mereka sebagai pengusaha hiburan malam hanya bisa buka hingga pukul 22.00 WIB.

"Nanti kita sesuaikan dengan aturan ya," papar Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar.

Dirinya menyebut bahwa saat ini proses penertiban terhadap hiburan malam masih berjalan. Ia memberi perintah kepada Satpol PP Kota Pekanbaru untuk meninjau lagi izin hiburan malam.

Mereka harus memastikan bahwa hiburan malam yang beroperasi saat ini mengantongi izin. Tempat hiburan malam yang menyalahgunakan izin terancam ditutup paksa.

"Kita juga lagi penertiban juga ini, karena masih banyak pengaduan masyarakat soal hiburan malam," ulasnya.

Politisi PKS ini menambahkan bahwa penertiban terhadap pengelola hiburan malam tidak berizin tentu ada tahapan. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota mengikuti proses yang ada dalam menindak pelaku usaha hiburan yang nakal.

Markarius menyebut bahwa sebagian besar klub malam di Kota Pekanbaru sudah memiliki izin. Ia memberi perintah kepada Satpol PP Kota Pekanbaru untuk memeriksa perizinan hiburan malam.

"Pada saat kita lakukan rapat koordinasi, kita sampaikan ke pak kasat, agar melakukan itu," ulasnya.

Dirinya mengatakan bahwa masyarakat bisa melapor kepada pemerintah kota saat mendapati klub malam menyalahgunakan izin. Mereka jangan sampai menyediakan wanita penghibur, menjual narkoba hingga menganggu ketertiban dan keamanan.

"Laporan masyarakat tentu kami tindaklanjuti, semangat kita bersama masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan," ujar Wawako. (Kominfo7/RD2)