PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan komitmennya untuk menertibkan berbagai persoalan yang meresahkan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan praktik premanisme dalam berbagai bentuk.
Hal ini ditegaskannya dalam rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya di Aula Zapin, Polresta Pekanbaru, Kamis (15/5/2025).
“Premanisme tidak akan diberi celah sedikit pun. Kami akan tindak tegas semua bentuk premanisme, baik yang terlihat kasar di jalanan maupun yang tampil rapi berdasi,” kata Agung.
Ia juga menyoroti masalah perparkiran yang kerap menimbulkan keributan dan keresahan masyarakat. Parkir liar dan pungutan yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) disebutnya sebagai bentuk lain dari premanisme.
“Parkir yang tidak mengikuti aturan Perwako akan kami anggap sebagai bentuk premanisme. Pungutan yang tidak sah akan kami tindak tegas,” ujar Agung.
Selain itu, ia juga menyoroti sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya masih banyak kebocoran, terutama dari sektor usaha kuliner malam dan restoran. Pemko akan membentuk tim khusus untuk menertibkan penyetoran pajak restoran yang selama ini dinilai tidak sesuai laporan.
“Banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan transaksi secara utuh, padahal mereka wajib menyetor pajak 10 persen setiap bulan. Ini akan kami tertibkan demi keadilan dan peningkatan PAD,” tegas Agung.
Tak hanya itu, persoalan kabel-kabel fiber optik yang semrawut dan membahayakan keselamatan warga juga menjadi perhatian serius. Dari banyaknya kabel yang melintang di pinggir jalan, hanya dua perusahaan yang memiliki izin resmi.
“Kemarin, ada kasus anak-anak tersangkut kabel fiber optik. Setelah ditelusuri, ternyata sebagian besar kabel itu tidak berizin," ungkap Agung.
Dalam waktu dekat, pemko akan lakukan penertiban dan pemotongan kabel yang tidak legal. Pemko minta maaf jika hal ini berdampak sementara pada masyarakat. Namun, keselamatan publik adalah yang utama.
"Saya meminta masyarakat yang terdampak untuk langsung menyampaikan keluhan kepada pihak vendor atau penyedia layanan yang bersangkutan, bukan kepada pemko," ucap Agung.
Kesempatan yang sama, Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik premanisme. Polresta mendukung penuh kebijakan wali kota Pekanbaru dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
"Hal ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta iklim investasi,” katanya.
Kehadiran preman dalam berbagai bentuk, termasuk debt collector yang bersikap intimidatif, dapat mengganggu kelancaran aktivitas bisnis. Karena itu, kepolisian berkomitmen untuk memberikan jaminan rasa aman kepada para pelaku usaha dan investor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Polda Riau akan meluncurkan Tim Raga Anti-Premanisme. Tim ini akan bertugas secara khusus menangani segala bentuk aksi premanisme. Masyarakat dapat melaporkan kejadian melalui layanan darurat 110, baik di Polresta Pekanbaru, Polda Riau, maupun kantor kepolisian terdekat.
“Intinya, kami ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi aksi anarkis yang dilakukan para preman. Kami siap menindak tegas dan terukur siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” tegas Jeki.
Selain itu, hasil Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar serentak oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia petang ini. Operasi ini merupakan bagian dari program prioritas Kapolri dalam menjaga ketertiban umum.
Saat ini, Polresta masih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat aksi premanisme. Namun, jika terbukti melakukan tindakan anarkis, penegakan hukum akan dilakukan tanpa kompromi.
“Kami ingin menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang aman, nyaman, dan religius. Sehingga siapa pun yang datang untuk berinvestasi maupun beraktivitas merasa tenang,” pungkasnya. (Kominfo11/RD5)
