PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyoroti ketidaksesuaian antara besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2024 dengan realisasi pendapatan yang dicapai. Kenaikan APBD Pekanbaru mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak APBD Perubahan 2024 hingga APBD 2025.
Hal ini diungkapkan Agung usai rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (14/5/2025).
"APBD murni tahun 2024 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3 triliun. Namun, dalam APBD Perubahan tahun yang sama, anggaran tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp3,3 triliun. Kenaikan ini cukup signifikan, mencapai Rp300 miliar,” ujarnya.
Hingga kini, realisasi pendapatan Kota Pekanbaru berada pada angka Rp2,6 triliun. Artinya, belanja daerah yang telah dianggarkan jauh melebihi kemampuan riil pendapatan.
“Rata-rata belanja yang benar-benar terealisasi hanya sekitar Rp2,6 triliun saja,” jelas Agung.
Lebih lanjut, APBD tahun 2025 kembali menetapkan belanja daerah sebesar Rp3,2 triliun. Ia mengaku khawatir apabila belanja kembali dipatok tinggi, sementara pendapatan belum bisa mengimbanginya. Hal ini berpotensi memunculkan utang baru atau bahkan menghambat pembayaran kewajiban, seperti gaji pegawai.
“Dalam kondisi ini, saya tentu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai nanti timbul utang baru atau ada gaji yang tidak bisa dibayarkan. Kami harus realistis dan bijak dalam menggunakan anggaran,” tegasnya.
Agung pun menekankan pentingnya efisiensi dan perencanaan anggaran yang matang agar belanja daerah benar-benar sesuai dengan potensi pendapatan. Ia berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. (Kominfo11/RD5)
