PEKANBARU - Pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan di Kota Pekanbaru masih jauh dari optimal, terutama di wilayah Rumbai. Ia menyoroti masih adanya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki kondisi bangunan tidak layak, bahkan masih beratapkan kayu.

“Di Rumbai, masih banyak sekolah yang jauh dari standar kelayakan. Ada yang atapnya masih menggunakan kayu dan fasilitas lainnya pun sangat minim. Ini menjadi perhatian serius kami,” kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Jumat (18/4/2025).

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru. Pada tahun 2024, APBD hanya terealisasi sebesar Rp2,8 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar Rp2,7 triliun digunakan untuk kebutuhan rutin, termasuk gaji pegawai, listrik, dan operasional lainnya. Alhasil, hanya sekitar Rp100 miliar yang tersisa untuk pelaksanaan program pembangunan.

Anggaran pemko sangat terbatas. Bahkan, Pemko Pekanbaru masih menanggung tunda bayar sebesar Rp500 miliar saat ini.

"Artinya, kondisi keuangan kami belum ideal untuk menjalankan berbagai program secara maksimal,” jelas Agung.

Untuk tahun 2025, APBD telah disahkan sebesar Rp3,2 triliun. Namun, tantangan tetap ada.

Karena masih terdapat tunda bayar dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp150 miliar. Pemko tidak bisa hanya mengandalkan angan-angan dalam menyusun program pembangunan.

“Prinsip kami jelas yaitu mengurangi belanja yang tidak produktif dan meningkatkan pendapatan daerah. Kami ingin memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk hal-hal yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Kominfo11/RD5)