PEKANBARU - Menindaklanjuti pedoman MCP KPK Tahun 2025 terhadap pemenuhan pada area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan progres capaian hasil verifikasi, UKPBJ Kota Pekanbaru mengadakan rapat koordinasi untuk memaksimalkan data dukung yang menunjang untuk penilaian indikator Pengendalian PBJ pada proyek strategis.
Rapat dihadiri oleh Kepala UKPBJ Kota Pekanbaru Hadi Firmansyah bersama Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL), Inspektorat, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, RSD Madani, Bagian Hukum dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekanbaru.
Rakor diselenggarakan pada kamis (15/5/2025) di Ruang Serbaguna UKPBJ Kota Pekanbaru Lantai 2 Gedung Utama. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres pemenuhan bukti dukung dari instrumen MCP KPK.
"Fokus utama pembahasan dalam rapat kali ini adalah area pengadaan barang dan jasa, mengingat sektor ini merupakan salah satu area yang rentan terhadap praktik korupsi," ujar pria yang akrab disapa Buya.
Ia menjelaskan, MCP KPK Kota Pekanbaru Tahun 2024 memperoleh angka 88,69 persen. Sedangkan Nilai yang diraih oleh Bagian Pengadan Barang dan Jasa berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 100 persen, dibanding dengan capaian tahun 2023 yakni 99 persen.
"Kami ucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan atas support, bantuan serta kerja keras seluruh pihak yang berkontribusi dalam keberhasilan ini. Alhamdulillah, capaian ini sungguh luar biasa. Indeks 100 yang diraih menunjukkan kerja keras dan komitmen, serta sinergi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memenuhi berbagai Indikator MCP Tahun 2024," jelasnya.
Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus meningkatkan kinerja pada 2025. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat implementasi MCP guna mendukung upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif.
"Capaian ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan inklusif. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks MCP di tahun mendatang," tegas Buya.
Selanjutnya dalam rakor tersebut, dilakukan peninjauan bersama peserta rapat kemudian mengidentifikasi capaian-capaian yang telah terpenuhi, yang sedang dalam proses, serta yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
"Peninjauan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa area yang belum berproses dapat segera ditindaklajuti oleh perangkat daerah terkait," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya langkah tersebut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
"Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa di Pekanbaru, dengan memastikan bahwa setiap potensi kerawanan korupsi dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik,” jelas Buya.
Buya menegaskan, hal itu bukan hanya tentang memenuhi target nasional, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan efektif.
"Hasil peninjauan yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih memerlukan upaya lebih untuk memenuhi standar MCP KPK. Namun, secara keseluruhan, masih banyak indikator yang harus dipenuhi," jelasnya.
Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah alat yang dikembangkan oleh KPK untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Program ini dirancang untuk memetakan daerah-daerah yang memerlukan perbaikan sekaligus mendorong transparansi dan integritas di sektor pemerintahan.
"Dengan skor MCP yang terus meningkat, Kota Pekanbaru Khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya. (Kominfo10/RD5)
