PEKANBARU - Dalam upaya menekan angka kemiskinan, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti pelatihan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM (Diskop UMKM) Kota Pekanbaru.
Pada tahun ini, Diskop Pekanbaru akan menggelar pelatihan untuk pelaku UMKM yang dikategorikan miskin. Sebelum melaksanakan pelatihan, Diskop akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru.
Koordinasi dilakukan terkait masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) yang dimiliki Dinsos.
"Tentu dari angka yang dianggarkan ke Dinas Koperasi, kita akan berkoordinasi dengan Dinsos. Harapan kita pelatihan yang dilaksanakan nantinya dapat menekan atau mengurangi (angka kemiskinan)," ujar Kepala Diskop UMKM Kota Pekanbaru, Sarbaini, Jumat (31/1/2025).
Sarbaini mengatakan, pelatihan yang bakal dilaksanakan nantinya diprioritaskan untuk pelaku UMKM yang masuk dalam DTKS.
"Dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, terutama UMKM, tentu kita fokuskan kita minta data-data dari Dinsos. (Pelatihan) Ini bagi pelaku UMKM yang betul-betul dibawah standar, akan kita prioritaskan," kata Sarbaini.
Disinggung jumlah pelaku UMKM yang akan mengikuti pelatihan nantinya, disampaikan Sarbaini, tergantung anggaran dan data yang diperoleh dari Dinsos.
"Karena keterbatasan anggaran, tidak seberapa yang bisa. Sebelumnya UMKM yang bukan miskin juga mendapatkan pelatihan. Untuk tahun ini yang betul-betul miskin. Namun tentunya kita butuh data terlebih dahulu, data ini adanya di Dinas Sosial," jelasnya.
Selain dengan pelatihan, diungkapkan Sarbaini, untuk menekan angka kemiskinan di kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru juga menjalankan program bantuan permodalan untuk pelaku UMKM, yang disebut dengan program Subsidi Bunga Pinjaman Bank sebesar 12 persen.
“Di samping itu juga, ada bantuan permodalan untuk pelaku UMKM, dengan bunganya tidak dikenakan kepada pelaku UMKM yang meminjam, tetapi langsung dibayarkan oleh Pemko melalui Dinas Koperasi ke bank BPR. Itu anggarannya kurang lebih Rp 500 juta," ucapnya.(Kominfo9/rd3)
