Pemko Pekanbaru Terus Gesa Penataan PKL


Image : Pemko Pekanbaru Terus Gesa Penataan PKL
Ingot Ahmad Hutasuhut - Pekanbaru.go.id
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ingin menata keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Dengan kata lain, ke depan PKL yang ada di beberapa titik akan mendapatkan legalitas dan tempat yang lebih layak.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, PKL akan diberikan izin operasional oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Izin operasional ini akan ditetapkan berdasarkan jenis PKL. Yaitu, PKL yang berdagang di atas tanah pribadi, dan PKL yang berdagang di fasilitas umum. Pemko masih lakukan pengkajian dan juga menunggu usulan dari camat lahan mana yang akan digunakan.

"Kemarin sudah kita sepakati dalam rapat, PKL yang menggunakan tanah pribadi dan PKL di fasilitas umum akan berbeda," kata Ingot, Rabu (3/2).

Lanjutnya, yang menggunakan tanah pribadi akan seperti perizinan biasa, tetapi tidak persis karena kalau di tanah pribadi lebih seperti restoran, hanya saja bentuknya usaha kecil menengah (UKM). 

Lanjutnya, standard operasional prosedur (SOP) penataan PKL ini nanti akan dibentuk. Sementara itu, untuk PKL yang menggunakan fasilitas umum akan dikoordinasikan oleh masing-masing camat. 

"Jadi camat kita minta buat usulan (lokasi), kemudian akan kita kaji dampak pemakaian lokasinya nanti, baru kita kaji legalitasnya. Ini adalah solusi untuk PKL-PKL yang berada di berbagai titik" jelas Ingot. (Kominfo3/RD1)

Logo Pemkot

Pekanbaru.go.id

Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Tulis Komentar

[30/07/2021] Warga Pekanbaru Antusias Ikuti Vaksinasi di Gedung Guru [30/07/2021] Dishub Sudah Meterisasi LPJU di Tiga Rayon [30/07/2021] Tindakan Petugas Selama PPKM Level IV, Diantaranya 37 Orang Diamankan [30/07/2021] Disdik Bakal Tindak Tegas Sekolah yang Nekat Buka Saat PPKM Level 4 [30/07/2021] Belasan Pengunjung Warnet dan Playstation Disanksi Kerja Sosial [30/07/2021] Bapenda Berikan Berbagai Keringanan bagi Wajib Pajak Selama Pandemi