PEKANBARU - Lewat program Voluntary Counseling and Testing (VCT), guna mendeteksi dini, menekan penyebaran kasus, dan memberikan pendampingan berkelanjutan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS secara gratis di 21 puskesmas.
Upaya ini dilakukan agar warga lebih menjaga kesehatan dan menghindari perilaku berisiko yang dapat memicu penularan HIV-AIDS.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedy Sambudi, menyampaikan, saat ini di Pekanbaru sudah ada layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi pengidap HIV/AIDS di 21 Puskesmas.
"Jadi mereka, pengidap sudah bisa mengakses layanan ini di Puskesmas," ujarnya, Kamis (13/8/2026).
Selain di Puskesmas, ada layanan pendukung berupa layanan tes di 29 rumah sakit, 4 Lapas, 1 Rutan, Klinik, BKK, 31 Layanan PDP, 31 Rujukan VL, 10 Layanan PeRP.
Sedangkan layanan pengobatan telah tersedia di fasilitas layanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit. Dinkes dan KPA Pekanbaru juga terus melakukan upaya pemberian informasi, baik langsung maupun melalui media masa.
Temuan kasus yang positif selanjutnya menjalani pengobatan di fasilitas layanan kesehatan yang sudah sediakan tersebut. Kelompok atau masyarakat yang merasa pernah melakukan perilaku beresiko bisa memanfaatkan layanan yang ada.
Setelah ada temuan positif bakal dilakukan pendampingan oleh para pendakwah dan penceramah, agar memberikan kajian mengenai pencegahan HIV/AIDS, pandangan agama melalui perilaku yang menyebabkan penularan HIV/AIDS di masjid-masjid
"Intinya kita akan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi untuk memberantas HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Karena penyakit ini adalah ancaman serius terhadap tatanan nilai kehidupan," ujarnya.
Selain itu juga kelompok pendamping seperti dari LSM Peduli AIDS yang bekerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan. "Ada juga pendampingan agar bisa melakukan pemeriksaan tes sukarela terhadap pasangannya," paparnya.
Upaya penanggulangan akan terus dilakukan KPA Pekanbaru. Ia berharap nantinya ada dukungan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, LSM, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan termasuk ibu-ibu kader posyandu di wilayahnya.(Kominfo9/Rd3)
