PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2025.
Jawaban pemerintah kota itu disampaikan Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST M.Arch, pada rapat paripurna di Ruang Balai Payung Sekaki gedung DPRD setempat, Senin (13/4/2026) siang.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tengku Azwendi Fajri didampingi Wakil Ketua II Dikky Suryadi Khusaini dan Wakil Ketua III Andry Saputra.
Usai paripurna, Wawako Markarius mengatakan terdapat berbagai hal yang menjadi pertanyaan fraksi di DPRD terkait LPKj 2025 tersebut. Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sosial.
"Itu yang banyak ditanyakan dan kita sudah jawab satu per satu. Mudah-mudahan ini (pandangan umum fraksi) bagian dari koreksi DPRD untuk kita. Tentu segala masukan kita terima, kita tampung," ucapnya.
Tentang PAD, terang Wawako Markarius, dapat dijelaskan bahwa capaian hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp1,3 triliun. Terdiri dari pajak daerah sebesar sebesar Rp1,182 triliun, sisanya sekitar Rp100 miliar lebih bersumber dari retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah.
"Jadi totalnya, clear nya itu di tutup buku (2025) itu mencapai Rp1,3 triliun," ungkapnya.
Tingginya capaian PAD 2025, lanjut Wawako Markarius, memberikan dampak positif terhadap ketersediaan anggaran Pemko Pekanbaru di 2026 ini. Ketersediaan anggaran juga bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) proyek.
"Surplus dan SILPA itu total Rp225 miliar. Sisa anggaran ini membantu kita di 2026 ini, sehingga pembangunan tetap bisa kita laksanakan dengan baik," tutupnya. (kominfo6/rd3)
