NIK Pelanggar Protokol Kesehatan di Pekanbaru Bisa Diblokir


Image : NIK Pelanggar Protokol Kesehatan di Pekanbaru Bisa Diblokir
Kepala Satpol PP, Iwan Simatupang - Pekanbaru.go.id
PEKANBARU - Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Pekanbaru diperketat. Sanksi bisa berupa pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Apabila pelanggar yang terjaring tidak mau menerima sanksi administrasi, sanksi denda, sanksi kerja sosial bahkan membantah teguran dan memancing keributan," kata Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Iwan Simatupang, Jumat (26/2). 

Ia menjelaskan, sanksi blokir NIK adalah sanksi pilihan terakhir jika pelanggar tidak kooperatif saat menerima sanksi lainnya. Untuk menerapkan sanksi ini, Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Kita kerjasama dengan Disdukcapil. Itu karena pelanggar peraturannya tidak mau menerima sanksi administrasi, sanksi teguran atau kerja sosial dan denda, bahkan seperti ingin memancing perkelahian," jelasnya.

Sanksi ini sudah pernah diterapkan. Namun, blokir NIK sudah dibuka lagi lantaran datang untuk menerima sanksi yang diberikan. Pelanggar tersebut tetap diberikan pilihan apakah akan melakukan sanksi sosial atau membayar denda Rp250 ribu.

"Kalau tidak salah, yang kemarin diblokir sudah dibuka blokirnya. Blokirnya kita buka jika pelanggar sudah menerima sanksi yang diberikan, sesuai Perwako 130 Tahun 2020 tentang PHB," jelasnya. 
(Kominfo3/RD1)

Logo Pemkot

Pekanbaru.go.id

Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Tulis Komentar

[20/06/2021] Bakal Dibangun Ulang, Dishub Pekanbaru Hancurkan Beberapa Halte Rusak [19/06/2021] Total 917 Imigran Berada di Pekanbaru, Pemko Siapkan Tempat Lebih Layak [19/06/2021] Tiga Tahun Berturut Tidak RAT, Koperasi Dapat Dibubarkan [19/06/2021] Satpol PP Terus Edukasi dan Sosialisasikan Prokes [18/06/2021] Wawako Hadiri Verifikasi Lapangan Hybrid KLA Pekanbaru Secara Virtual [18/06/2021] DPMPTSP Pekanbaru Keluarkan Izin Operasional 176 Tempat Usaha di Masa Pandemi