Kepala Disdalduk KB: Kesadaran Masyarakat Pekanbaru Tinggi Gunakan Alat Kontrasepsi


Image : Kepala Disdalduk KB: Kesadaran Masyarakat Pekanbaru Tinggi Gunakan Alat Kontrasepsi
Ilustrasi - Pekanbaru.go.id

PEKANBARU - Kesadaran masyarakat di Kota Pekanbaru dalam menggunakan alat kontrasepsi terbilang tinggi. Penggunaan alat kontrasepsi penting dalam dalam meningkatkan kualitas keluarga.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru, Drs H Muhammad Amin M.Si mengatakan, dengan tingginya kesadaran masyarakat, tidak ada persoalan dalam mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi.

"Masyarakat sudah banyak yang sadar pentingnya menggunakan kontrasepsi dalam meningkatkan kualitas keluarga," ucap Muhammad Amin, Selasa (4/3/2025).

Upaya yang dilakukan Disdalduk KB Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi diantaranya melalui penyuluhan dan bakti sosial.

Penyuluhan dilakukan mulai dari tingkat Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, hingga kelompok KB.

Data Disdalduk KB Kota Pekanbaru, pengguna Non Metode kontrasepsi jangka panjang (Non MKJP) di Kota Pekanbaru terbanyak, yakni 76.676 akseptor pada tahun 2024. Dengan kontrasepsi yang digunakan jenis suntik, yakni sebanyak 43.449. Selain suntik, ada pasangan usia subur yang menggunakan pil, yakni sebanyak 18.123 (Kominfo9/rd3)


Logo Pemkot

Pekanbaru.go.id

Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Tulis Komentar

[21/07/2026] Diskes Pekanbaru Gelar Cek Kesehatan Gratis di DPRD Riau [21/07/2026] Pemko Pekanbaru Perkuat Keamanan Siber, Gandeng BSSN Tingkatkan Kapasitas Tim CSIRT OPD [21/07/2026] Jual Sembako Murah, Catat Jadwal dan Lokasi Mobil Pak Aman Hari Ini Hingga 30 Juli [21/07/2026] Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru Kolaborasi Dalam Percepatan Cek Kesehatan Gratis, Opimalkan Pemenuhan Asta Cita Presiden [21/07/2026] Diskop Data 1.287 Koperasi di Pekanbaru, 316 Proses Pembubaran [20/07/2026] Pemko Pekanbaru Terima Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025