PEKANBARU - Serangan hacker yang menganggu jaringan layanan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Juni 2024 lalu berdampak pada lumpuhnya website pemerintah di 30 kementerian lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten dan 48 kota di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru.
Maka dari itu, Diskominfo Kota Pekanbaru segera mengambil langkah untuk membenahi Layanan Pusat Data Daerah untuk memulihkan kembali seluruh aplikasi-aplikasi layanan Perangkat Daerah yang terimbas lumpuh akibat serangan hacker dengan teknik ransomware. Pemko Pekanbaru juga sudah membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT), dimana tim ini yang akan menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, Raja Hendra Saputra pada Sosialisasi Coaching Clinic Assessment Layanan Pusat Data Pemerintah Kota Pekanbaru, di Diskominfotiksan Pekanbaru, Selasa, 20 Agustus 2024.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk di pemerintahan. Salah satu inisiatif penting dalam digitalisasi pemerintahan adalah pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Di sinilah layanan Pusat Data Daerah (PDD) berperan penting sebagai infrastruktur utama yang mendukung operasionalisasi SPBE. Layanan pusat data dirancang untuk menjadi pusat penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data yang diperlukan oleh berbagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan publik secara elektronik.
Namun, implementasi SPBE di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah banyaknya aplikasi layanan perangkat daerah yang sejenis, yang dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing Perangkat Daerah. Aplikasi-aplikasi tersebut sering kali tidak saling terintegrasi, bahkan untuk layanan yang memiliki tujuan serupa, seperti sistem manajemen kepegawaian, pelayanan perizinan, dan administrasi kesehatan. Hal ini menyebabkan redundansi data, kerumitan pengelolaan, dan peningkatan biaya operasional yang tidak perlu, serta menurunkan efisiensi layanan publik secara keseluruhan.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kematangan Layanan Pusat Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Pekanbaru, Diskominfo melaksanakan Coaching Clinic Assesment Layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai instrumen penting untuk meningkatkan level kematangan Layanan Pusat Data yang merupakan salah satu indikator penilaian indeks SPBE Pemerintah Daerah.
Coaching Clinic Assesment ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemanfaatan layanan pusat data oleh berbagai Perangkat Daerah, sehingga dapat memastikan bahwa semua data Pemerintah Kota Pekanbaru diintegrasikan dan diakses secara efektif. (Kominfo10/RD5)
