PEKANBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru tengah menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait tarif jasa layanan parkir. Proses ini telah melalui berbagai tahapan sejak sebelum Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar dilantik, dengan arahan langsung dari keduanya.
"Sejak dua pekan sebelum pelantikan, kami sudah diberikan arahan oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk segera membahas kebijakan ini. Sejak saat itu, kami melakukan rapat maraton guna merumuskan dan menetapkan kebijakan yang tepat," kata Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso dalam rapat efektivitas dan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Aula Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (24/2/2025).
Dalam penyusunan kebijakan tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim peninjauan tarif jasa layanan parkir. Setelah itu, tim melanjutkan dengan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako), penandatanganan, pengundangan, hingga pelaksanaan peraturan tersebut.
"Saat ini, kami sedang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah berjalan," ujarnya.
Pada 14 Februari, rapat yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhelmo Arifin menyepakati pembentukan tim khusus. Kebijakan ini disusun dengan belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga perlu melibatkan berbagai pihak yang ahli di bidangnya, seperti Bagian Hukum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hal ini guna memastikan aspek regulasi dan target realisasi dapat tercapai dengan baik.
"Kami sadar bahwa kebijakan ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Dishub saja. Oleh karena itu, kami membentuk tim yang terdiri dari berbagai unsur terkait, termasuk Bagian Hukum dan Bappeda. Agar, kebijakan ini lebih terarah dan terukur," jelas Yuliarso.
Pada 18 Februari, rapat yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan turut melibatkan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk mengantisipasi potensi peristiwa hukum yang mungkin terjadi. Langkah ini diambil agar segala risiko dapat dimitigasi dan diminimalkan sejak dini.
Kemudian, pada 20 Februari, Perwako terkait tarif jasa layanan parkir resmi ditandatangani oleh wali kota dan wakil wali kota serta langsung diundangkan pada hari yang sama. Sehari setelahnya, yakni pada 21 Februari, Dishub langsung melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan tersebut. (Kominfo11/RD5)
