PEKANBARU - Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengharapkan partisipasi dari Ketua RT maupun RW dalam melakukan pendataan terhadap warganya yang tidak masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data itu nantinya dikatakan Kepala Dinsos Kota Pekanbaru Dr. H. Idrus, S.Ag M.Ag akan dikirimkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pendataan yang dilakukan terkait warga miskin yang layak mendapatkan bantuan, seperti santunan kematian, namun tidak masuk kedalam DTKS.

"Harapan kita partisipasi RT dan RW, dan disampaikan ke lurah, untuk dapat melakukan pendataan fakir miskin yang belum terdata di DTKS, supaya kita usulkan ke kementerian," ujar Idrus, menanggapi pertanyaan media terkait santunan kematian, Kamis (15/9).

Untuk total anggaran santunan kematian, yang bakal dianggarkan pada tahun 2023, masuk dalam biaya tidak terduga (BTT), yakni sebesar Rp1 miliar.

"Insya Allah akan kita upayakan di tahun 2023. Penganggarannya, dianggarkan oleh BPKAD, kita hanya mengajukan permohonan untuk pencairan. Persyaratan (penerima bantuan) itu nanti dituangkan dalam Perwako, dan Perwako itu nanti perbaikannya akan disesuaikan dengan persyaratan BTT," tutupnya. (Kominfo9/RD3)