Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru dipimpin langsung Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT menggelar rapat percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tingkat Kota Pekanbaru secara virtual di ruang rapat Walikota Pekanbaru Komplek Perkantoran Tenayan Raya Lantai V, Rabu (4/8).

Rapat secara virtual hanya dihadiri secara langsung oleh koordinator dan tim kesekretariatan dengan penerapan prokes yang ketat. Sementara peserta lainnya yang terdiri dari Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Pekanbaru mengikutinya secara daring dari kantor ataupun kediamannya masing-masing, mengingat masih berlangsungnya PPKM Level IV di Kota Pekanbaru. 

Untuk Tim PEN Kota Pekanbaru sendiri, diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru, El Syabrina. 

Dalam arahan awalnya, Walikota Pekanbaru Firdaus menyebutkan bahwa selain mitigasi di sektor kesehatan, sektor ekonomi harus dipertahankan sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang ekonominya terdampak secara langsung.

“Selain mitigasi di sektor kesehatan, sektor ekonomi harus dipertahankan sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang ekonominya terdampak secara langsung,” tandas Sang Visioner julukan Walikota Pekanbaru dua periode ini.

Alek Kurniawan yang juga dikenal termutakhir dengan sebutan Kadis AKUR yang merupakan Nakhoda Dinas Ketahanan Pangan kota Pekanbaru yang dalam tim tersebut dipercayai sebagai Koordinator bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan menyampaikan paparannya pada sesi awal. 

Selanjutnya Kadis AKUR memulai paparannya dengan menyebutkan bahwa dalam konteks keberlanjutan ekonomi di suatu daerah “secara sederhana” dapat diwujudkan melalui optimalisasi investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan ekspor-impor. 

Dan hal yang paling logis untuk keberlangsungan hidup ekonomi dari pilihan yang ada saat ini adalah optimalisasi dari belanja pemerintah karena 3 (tiga) indikator lainnya; investasi, konsumsi masyarakat dan ekspor impor terus melambat dan tumbuh negatif. Namun disisi lain ironisnya setiap belanja yang dikeluarkan pemerintah tentu membutuhkan sumber pendanaan yang tidak sedikit.

“Kita dalam dilematis yang butuh ketelitian dan kesabaran ekstra,” ungkap Akur

“Disatu sisi, menggenjot optimalisasi belanja pemerintah untuk perputaran ekonomi, namun disisi lainnya Pemerintah juga harus melakukan optimalisasi penyediaan dana untuk belanja dimaksud, makanya prioritas belanja pemerintah saat ini harus yang bermuara kepada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” terangnya lagi.

Lebih lanjut Akur memaparkan langkah-langkah kongretnya dengan membagi dalam tiga kelompok besar yaitu tusi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan Pangan.

Dalam tusi Ketesediaan dan Kerawanan Pangan, dia bersama tim Disketapang dan SKPD mitra lainnya terus menggesa optimalisasi belanja kegiatan-kegiatan strategis di antaranya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat lewat Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). 

Optimalisasi kegiatan P2L diarahkan melalui penyaluran stimulus bantuan untuk aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beraneka ragam setiap rumah tangga dalam suatu kawasan. 

Objek penerima manfaat adalah kelompok wanita tani. Selanjutnya dalam skala yang agak besar, Dinas Ketahanan Pangan juga turut suksesi dalam program Kawasan Mandiri Pangan. 

Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang di bangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan masyarakat. Output kegiatan saat ini berupa pemberian bibit tanaman, infrastruktur dan belanja pendukung kegiatan penumbuhan terhadap Kelompok Tani (KT). Dalam kurun 2 tahun terakhir untuk kegiatan ini baru mampu menyentuh 39 Kelompok Tani ataupun Kelompok Wanita Tani. 

Sementara jumlah Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani yang ada di Kota Pekanbaru berdasarkan aplikasi SIMLUHTAN Kementan ada 400-an Kelompok dengan rata-rata anggota per kelompok 25 hingga 30 orang. Dana ini bersumber dari APBD dengan penguatan dari Dana DID tambahan dan Dana DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian.

“Artinya kita baru dapat memberi stimulus kepada 10 persen dari total jumlah Kelompok Tani ataupu Kelompok Wanita Tani yang ada di Kota Pekanbaru," lanjutnya lagi.

Lebih lanjut Alek menjelaskan bahwa pada tusi Distribusi dan Cadangan Pangan juga diperkuat dengan kegiatan revitalisasi dan penguatan kelembagaan petani dan Pelaku Usaha Pangan melalui Optimalisasi pemanfaatan Outlet Pangan PUAN BERSERI. Kegiatan Pekan Pangan Madani dan mendukung penuh Pembentukan PT. Sarana Pangan Madani sebagai BUMD. Kedepannya Alek juga mendorong terciptanya pengembangan korporasi usaha tani hulu hilir.

“Pada tusi distribusi dan Cadangan Pangan, kami juga berusaha maksimal melalui kegiatan revitalisasi kelembagaan pangan melalui Outlet Pangan PUAN BERSERI dan Pekan Pangan Madani yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama PPM. Slogan kami adalah “Petani Untung, Masyarakat Beruntung”. Kami juga mendukung penuh terbentuknya PT. SPM menjadi BUMD Kota Pekanbaru,” tukasnya lagi.

Outlet Pangan “PUAN BERSERI” (Pemasaran Usahan Pangan Bersama Secara Lestari) didirikan pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dari produk segar dan produk olahan yang terjangkau bagi masyarakat yang disediakan langsung oleh binaan Ketapang melalui KWT dan KT serta UMKM di bidang Pangan, BULOG dan vendor lainnya. 

Sementara PPM yaitu Sarana tempat berjualan ( market place) penjualan produk-produk pangan segar dan olahan dari para Kelompok Tani  Kelompok Wanita Tani, UMKM dan pegiat Usaha Pangan lainnya yang di taja secara rutin setiap pekannya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan pada pukul 08.00 - 12.00 WIB. 

Di tusi ini juga dikenal optimalisasi kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dalam hal ini adalah komoditas beras. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian RI Nomor 91/KN.130/M/5/2020 tentang Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah jo Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan pada saat tanggap darurat pandemic Covid-19 yang pada prinsipnya menginstruksikan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesiapan pangan untuk menghadapi dampak pandemic covid-19 yang laporannya secara berkala dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri CQ. Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

“Ya, kita ada CPPD untuk peningkatan kesiapan pangan untuk menghadapi dampak pandemic covid-19, walaupun belum memenuhi standar (kuota yang diharapkan nasional) tapi kita telah menanggapi isu ini di awal, dengan adanya Perwako sebagai payung hukumnya,” tegasnya lagi.

Eks Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru ini melanjutkan usaha yang dioptimalkan lainnya melalui Pengawasan keamanan Pangan Segar. Memang saat ini terkendala pendanaan yang belum memadai dan belum adanya laboratorium sehingga sampel yang diperiksa dalam jumlah terbatas. Pengawasan yang dilakukan dengan melakukan uji residu pestisida pangan segar asal tumbuhan menggunakan rapid test kit yang bahan (sampelnya) diperoleh dari pasar-pasar di Kota Pekanbaru.

Selain itu proyek-proyek strategis yang sudah dituntaskan antara lain dokumen Grand Master Plan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Grand Master Plan Kawasan siCANTIG (Lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi). Dua dokumen induk ini akan menjadi acuan dalam pengembangan kegiatan ketahanan pangan kedepannya dan pelaksanaan kegiatan strategis penguatan lumbung pangan yang memiliki nilai edukasi dan entertainment (edutainment). Untuk siCANTIG sendiri merupakan suatu bentuk usaha Pemerintah Kota dalam memberikan edukasi dan sosialisasi sekaligus infrastruktur wisata pertanian yang mengedepan pembelajaran (edukasi) serta wisata agro yang menarik (entertainment).

Semua kegiatan-kegiatan tersebut tambahnya lagi harus terdokumentasi dengan baik dan memadai. Makanya inovasi dengan pendekatan teknologi informasi dalam layanan publik juga harus diperbaiki. Hal ini yang pada akhirnya melahirkan inovasi yang dinamakan dengan sebutan siTANGAN alias Sistem Informasi Ketahanan Pangan. Sistem Informasi Pangan ini dibangun untuk menyediakan data dan informasi pangan yang valid dan terkini secara cepat melalui teknologi informasi sehingga memudahkan institusi maupun masyarakat luas dapat mengakses informasi pangan tersebut dengan cepat.

Di kesempatan berikutnya, Alur juga sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang juga ikut berpartisipasi melakukan pendampingan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dengan nilai stimulus dalam skala yang lebih besar lagi.

“Mudah-mudahan kita mampu bersinergi dengan perannya masing-masing sehingga tidak adanya mata rantai yang putus dalam menciptakan ketahanan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilirnya," ujar Akur yang juga merupakan Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Pekanbaru mengakhiri paparannya.(Kominfo5/RD2)