PEKANBARU - Bina Keluarga Balita merupakan salah satu program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru dalam upaya meminimalisir stunting atau kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak.
Kepala Dinas Dalduk KB Kota Pekanbaru Muhammad Amin menyebutkan, dalam program Bina Keluarga Balita tersebut, penanganan stunting sudah mulai dilakukan sejak 270 hari usia kehamilan hingga 730 hari di masa pertumbuhan.
"Tugas kita di sini mengajak calon ibu untuk menjaga kehamilan melalui posyandu. Paling tidak dilakukan pemeriksaan 4 kali selama masa kehamilan," ucapnya, Jumat (5/3).
Kemudian setelah melahirkan, sejak usia 0 sampai 2 tahun menjadi bagian dari penanganan stunting.
"Karena 0 sampai 2 tahun merupakan waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan anak," ujarnya.
Selama masa pertumbuhan dan perkembangan, kata Amin, bayi sangat membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping yang berkualitas.
"Makanya perlu disiapkan calon ibu yang lebih sehat dan bagus agar tidak terjadi stunting," ucapnya.
Untuk penanganan stunting, lanjut Amin, pihaknya juga aktif memberikan advokasi dan pemahaman kepada remaja Generasi Berencana (Genre) putri agar tidak menikah di usia muda.
"Kepada remaja putri, kita sarankan agar menikah di usia yang dibenarkan seperti usia 21 tahun, tidak menikah di usia muda. Kalau tetap menikah di usia muda, kita sarankan untuk menunda kehamilan dulu supaya tidak terjadi kasus stunting," paparnya.
Lebih jauh disampaikan Amin, penanganan stunting sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Dalduk KB saja. Akan tetapi juga ada tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perkim, Bappeda dan Dinas Ketahanan Pangan.
"Kita (Dinas Dalduk), karena stunting ini menjadi tugas BKKBN, otomastis sekaligus menjadi tugas kita. Makanya dalam hal ini, kita fokus pada Bina Keluarga Balita yang juga menjadi pro PN atau proyek prioritas nasional," tutupnya. (Kominfo2/RD1)
