Intensitas konsultasi antara gubernur dan DPRD Riau dinilai kurang, karena itu sedang dirancang jadwal konsultasi non resmi antara eksekutif dan legislatif.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal memprakarsai dilakukannya konsultasi reguler diluar jadwal resmi antara eksekutif dan legislatif. Sarana ini dinilai urgen untuk menjembatani berbagai persoalan yang belum tersamakan presepsinya antara eksekutif dan legislatif. Upaya membuat jadwal rutin konsultasi tak resmi telah diawali dalam pertemuan tertutup di kediaman gubernur, Sabtu (16/7).

Hadir dalam pertemuan tersebut gubernur selaku tuan rumah, Setdaprop Riau Raja Mambang Mit, Kabiro Ekbang Zaini Ismail. Sementara dari pihak DPRD Riau hadir wakil ketua Juharman Arifin, Syofyan Hamzah, Suryadi dan seluruh unsur pimpinan, baik komisi maupun fraksi. Pertemuan dilakukan dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Menurut gubernur, pertemuan tersebut tidak dalam rangka mencari kesepakatan terhadap beberapa persoalan yang belum disepakati antara eksekutif dan legislatif, seperti tanda bintan pada sembilan proyek APBD 2005, pengadaan mobil dinas dan honor DPRD Riau. "Tidak ada kesepakatan yang ingin kita capai. Pertemuan kemarin sekedar untuk konsultasi. Kita membahas seluruh permasalahan yang sedang mengemuka," ujar gubernur kepada riauterkini usai menjadi pembicara dalam seminar perdana/umum mahasiswa ilmu sosial Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Negeri Riau (Unri)di Hotel Pangeran, Ahad (17/7).

Dijelaskan gubernur, bahwa pertemuan yang digelar di kediamannya lebih mengarah pada forum konsultasi antara eksekutif dan legislatif.

Keterangan gubernur dibenarkan wakil ketua DPRD Riau Juharman Arifin. "Kita memang sedang mengupayakan agar pertemuan seperti kemarin sore akan dijadwalkan. Mungkin sebulan sekali," ujarnya kepada riauterkini melalui sambungan telephon.

Menurut Juharman, forum konsultasi dianggap penting, agar terjadi kesepaham antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan.