PEKANBARU - Terkait rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada)oleh DPRD yang sangat ini sedang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Walikota Pekanbaru, Firdaus MT secara tegas menolaknya. RUU tersebut membahas terkait mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

" Sesuai rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota dan Kabupaten se Indonesia, kita menolak RUU tersebut. Sebab berkaca dari pengalaman teman-teman di Daerah, kita Negara Presidential (sistem pemerintah dipegang oleh Presiden, red) kalau di Pusat saja dilakukan pemilihan langsung seharusnya tingkat Daerah harus sama," ujarnya.

Selain itu, Walikota mengatakan juga jika RUU tersebut disahkan maka kedaulatan tertinggi bukan lagi berada ditangan rakyat dan bisa membuka peluang praktek money politik. "Oleh karena itu saya tegas menolak rancangan ini," tegasnya.

Lebih lanjut Walikota menyebutkan, pengalaman sebelumnya yang sudah terjadi, ketika Pilkada tingkat DPRD dilaksanakan, pada umumnya masyarakat tidak mengetahui seperti apa profil calon pemimpin di Daerah masing-masing. "Kan tidak ada lagi kampanye kalau seperti itu, bagaimana masyarakat mau tahu. Harapan kita, pemilihan tetap ditangan rakyat," tambahnya. (Humas Pemko)