PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghentikan sementara aktivitas penurunan kabel fiber optik (FO) di sepanjang Jalan Paus, mulai dari Simpang Jalan Arifin Ahmad hingga jembatan di Jalan Paus. Penghentian dilakukan karena pelaksana pekerjaan belum mengantongi izin resmi.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Masykur Tarmizi, Selasa (10/11/2026), mengatakan, aktivitas penurunan kabel tersebut mencakup ruas jalan sepanjang kurang lebih 380 meter pada sisi kiri dan kanan. Sebelumnya, penataan kabel FO itu telah dibahas dan disepakati bersama sekitar 14 penyedia layanan internet (ISP) atau provider yang memiliki jaringan kabel di kawasan tersebut.

Saat pemko melakukan peninjauan ke lokasi, pihaknya mendapat informasi bahwa pelaksana pekerjaan masih akan mengurus rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Setelah itu, proses perizinan dilanjutkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

"Artinya, pelaksana belum mengantongi izin resmi dari Pemko Pekanbaru. Karena itu, bersama Satpol PP, APJATEL, Diskominfotiksan, dan camat Marpoyan Damai, kami sepakat menghentikan sementara aktivitas di lapangan sampai seluruh perizinan terpenuhi," ujar Masykur.

Pekerjaan penggalian jalan tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena, pekerjaan galian membutuhkan pengawasan dan arahan teknis dari Dinas PUPR, termasuk penentuan metode pengerjaan, apakah menggunakan sistem galian terbuka (open cut) atau metode pengeboran bawah tanah (boring).

Jalan Paus merupakan ruas jalan yang relatif sempit dengan volume kendaraan cukup padat. Jika pekerjaan dilakukan tanpa perencanaan teknis yang tepat, dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru, terutama saat musim hujan ketika genangan air berpotensi muncul.

Kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan pengguna jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Meski demikian, penghentian sementara bukan berarti Pemko Pekanbaru membatalkan rencana penurunan kabel FO. 

Penataan jaringan ini tetap harus dilaksanakan sesuai kesepakatan. Hal ini mengingat pemko tengah mendorong penertiban kabel udara agar beralih ke jaringan bawah tanah.

"Penurunannya tetap harus dilakukan. Tidak ada toleransi untuk itu. Namun, seluruh prosedur dan perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilanjutkan," tegas Masykur.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Riau Dardi Suryanto menyatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Pemko Pekanbaru dalam menata jaringan kabel telekomunikasi  APJATEL berkomitmen menjalin kolaborasi dengan pemko. Agar, proses relokasi jaringan fiber optik dari kabel udara ke jaringan kabel bawah tanah atau ducting berjalan sesuai ketentuan.

"Pelaksanaan pekerjaan akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Pemko Pekanbaru. Kami juga berupaya memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar serta kualitas layanan internet bagi pelanggan di kawasan terdampak tidak terganggu selama proses relokasi berlangsung," ujarnya. (Kominfo11/RD5)