Berita terkini

Berita Pemko

APBD 2027 Pekanbaru Dibahas, Wako Agung Tegaskan Untuk Kepentingan Warga Nomor Satu

Administrator
18 Nov 2026 20:12 WIB
124 kali dibaca
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho - Pekanbaru.go.id

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027 mencapai Rp3,044 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan, pemenuhan kebutuhan masyarakat masih menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian mulai dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.

"Program prioritas tahun depan difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan utama masyarakat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kegiatan lainnya," kata Agung, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, penyusunan program dan alokasi anggaran tidak hanya berpatokan pada perencanaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Karena itu, Pemko Pekanbaru akan menyesuaikan program secara dinamis agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat serta menyesuaikan berbagai program secara dinamis agar seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," terangnya.

Saat ini, dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 masih dalam pembahasan. Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru.

Agung berharap seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar sehingga APBD 2027 dapat segera disahkan dan program pembangunan bisa direalisasikan sesuai perencanaan.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku apabila proses pengesahan belum dapat diselesaikan sesuai harapan.

"Saat ini, program tersebut masih dibahas oleh DPRD. Mudah-mudahan dapat segera disahkan. Namun, jika belum, tentu kita harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Bagi kami, kepentingan masyarakat adalah segalanya," pungkasnya. (Kominfo8/RD2)

Sumber : (Kominfo8/RD2)

Tag Berita :

Bagikan :

Bagikan berita ini