PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho menyampaikan dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional dapat terus dilanjutkan dan diperkuat.
Dukungan tersebut disampaikan Wako Agung dalam Forum Rakernas APEKSI ke-18 yang berlangsung di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).
Agung merekomendasikan dalam Rakernas yang dihadiri para kepala daerah di Indonesia ini, agar program strategis nasional itu tetap dilanjutkan karena berdampak terhadap peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru.
"Melalui Rakernas APEKSI yang ke-18 ini kami dari Pekanbaru juga ingin menambahkan rekomendasi. Pekanbaru ini kan sering disebut pak Mendagri, kenaikan PAD nya lebih dari Rp400 miliar. Tentu kami harus bertanggungjawab tentang itu. Kami merekomendasikan agar program nasional MBG ini harus dilanjutkan," kata Wako Agung.
Dipaparkan Wako Agung dalam forum nasional tersebut, bahwa dengan adanya program MBG ini terjadi peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru.
Dengan adanya program MBG, banyak merekrut tenaga kerja baru yang dipekerjakan dalam SPPG atau dapur MBG. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya serapan tenaga kerja baru.
"Salah satu peningkatan PAD karena salah satunya kurangnya pengangguran. Ibu-ibu itu dulu yang pengangguran, saat ini sudah bekerja, dan mereka bisa belanja dengan sendirinya karena sudah ada gajinya. Dan itu membuat perputaran ekonomi," terang Agung.
Sekali lagi disampaikan Agung, Pemko Pekanbaru berharap agar program nasional dari Presiden RI, Prabowo Subianto ini dapat dilanjutkan. Selain untuk pemenuhan gizi anak, program ini juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru.
Diketahui bahwa APEKSI ke-18 yang digelar di Kota Medan ini, menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat sinergi, menyelaraskan arah pembangunan, serta membahas berbagai isu strategis perkotaan, seperti penguatan ketahanan pangan, adaptasi terhadap perubahan iklim, transformasi digital pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Kominfo8/RD2)
