PEKANBARU - Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengikuti rapat UKPBJ se-Provinsi Riau, yang digelar secara virtual pada Selasa (22/7/2025).

Agenda rapat dibuka oleh Bupati Siak Afni Zulkifli dari Gedung Tengku Maharatu Kabupaten Siak. Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Suhartini, Kasatgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Hidayat, Karo PBJ Provinsi Riau Thomas Larfo Dhimeira, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Siak Jon Efendi, Inspektur, Kepala UKPBJ se-Provinsi Riau, Inspektur se-Riau, Kepala BKPSDM se-Riau serta Kabag Organisasi se-Riau.

Rakor ini mengusung tema "Penguatan Kelembagaan UKPBJ melalui Pembinaan SDM untuk Mendukung Terwujudnya ASTA CITA".

Dalam agenda itu, Bupati Siak Afni Zulkifli meminta UKPBJ se-Provinsi Riau, khususnya BPBJ Siak, untuk melaksanakan lelang proyek secara transparan dan akuntabel.

Permintaan ini disampaikan Afni saat membuka Rapat Koordinasi UKPBJ se-Provinsi Riau di Gedung Tengku Maharatu, Kecamatan Siak.

"Saya berharap dengan BPBJ Siak bisa transparan baik pada lelang terhadap proyek-proyek yang nantinya akan dikerjakan. Karena saat ini era keterbukaan informasi, saya ingin bisa dilihat masyarakat," kata Afni.

Bupati Afni juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah memilih Kabupaten Siak sebagai tuan rumah Rakor UKPBJ se-Provinsi Riau.

Menurutnya, Siak sebagai destinasi wisata sangat cocok menjadi tuan rumah, memberikan kesempatan bagi peserta rakor untuk menikmati berbagai wisata di Siak seperti istana, jembatan kaca, dan tangsi belanda.

Melalui rakor ini, Bupati Afni juga berharap LKPP dapat memberikan ruang dan nilai lebih kepada konsultan lokal yang ada di Siak.

"Baik penilaian maupun lelang, jika tidak pun kepada konsultan yang lolos lelang bisa bermitra bersama konsultan lokal agar pertumbuhan ekonomi ini benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang ada di bawah," pintanya.

Sementara itu Karo PBJ Provinsi Riau Thomas Larfo Dhimeira menyampaikan harapannya agar para Kepala UKPBJ se-Provinsi Riau dapat memahami mekanisme dan regulasi yang berlaku.

"Tentunya dengan diadakannya kegiatan ini kita bisa bersama-sama menyamakan persepsi dan regulasi-regulasi yang berlaku agar ke depan terkait pengadaan barang dan jasa bisa terlaksana dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku sehingga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat kepada masyarakat," terang Thomas.

Lebih lanjut, ia mengatakan UKPBJ memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

"Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengadaan di pemerintahan, UKPBJ memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada hasil yang optimal bagi masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, di era digital saat ini transformasi dalam pengadaan barang/jasa bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Transformasi digital telah mendorong perubahan bagi UKPBJ untuk meningkatkan kualitas dan kematangan proses pengadaan.

"Melalui implementasi sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement) dan e-purchasing, kita dapat mengurangi potensi penyimpangan, mempercepat proses, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," imbuhnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan transformasi digital yang efektif, peningkatan kematangan UKPBJ menjadi sangat penting.

"Kematangan UKPBJ bukan hanya dilihat dari sisi administrasi dan kepatuhan regulasi, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan data dan teknologi secara optimal, yang meliputi penguatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem informasi, serta penerapan best practice dalam proses pengadaan," sebutnya.

Ia menyebut, katalog elektronik yang awalnya difokuskan pada pengadaan barang telah berevolusi mencakup jasa pada sektor konstruksi.

"Katalog ini dirancang untuk mempermudah pencarian dan seleksi penyedia barang dan jasa serta memberikan berbagai pilihan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pengguna sistem pengadaan," pungkasnya. (Kominfo10/RD5)