info@pekanbaru.go.id                        TRILOGI | FALSAFAH KERJA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
(0761) 47527

Tunjangan Guru di Pekanbaru Aman

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal
Tunjangan Guru di Pekanbaru Aman

PEKANBARU - Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menegaskan kebijakan pusat terkait pemotongan anggaran untuk tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tidak akan berpengaruh, karena Pekanbaru masih memiliki deposit dana sertifikasi.

"Saat ini dana sertifikasi guru yang masih tersedia di kas daerah mencapai Rp112 miliar.   Sementara jika digunakan untuk membayar kebutuhan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pertriwulannya hanya akan menghabiskan Rp51 miliar," rincinya, Jumat (28/10).

Jika diperhitungkan, lanjutnya hingga akhir tahun kebutuhan dana bagi para guru masih mencukupi bahkan berlebih.   "Apalagi tinggal pembayaran triwulan IV( akhir), karena triwulan III sudah dibayarkan," ungkapnya.

 Terkait kebijakan pemotongan anggaran untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,3 triliun di APBN Perubahan 2016, memang pihaknya sudah dikabari oleh kementerian, namun bukan berarti yang dipotong itu hak para guru yang masih bertugas. Tetapi milik yang sudah pensiun, atau jam kerjanya yang tidak mencukupi dan sebagainya.  

"Triwulan III kemaren dana yang dikirim ke Pekanbaru sudah dilakukan pemotongan dari Rp51 miliar hanya tinggal Rp20 miliar," tegasnya.   "Namun karena ada deposit sebelumnya maka dana tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah triwulan III Pekanbaru dicukupi dari situ," katanya lagi.   

Sebab sesuai himbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana yang mengendap saat ini digunakan terlebih dahulu untuk pembayarannya.    "Kalaupun ada pemotongan dari pusat, kita akan gunakan dana deposit yang masih tersedia di kas daerah sekitar Rp112 miliar," tegasnya.  

Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati  memotong anggaran untuk tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp23,3 triliun di APBN Perubahan 2016. Pemangkasan anggaran tersebut masuk dalam program penghematan transfer daerah sebesar Rp70,1 triliun.

"Tunjangan profesi guru PNSD dihemat Rp23,3 triliun. Karena overbudjeting. Gurunya tidak ada atau gurunya ada tapi tidak bersertifikat, sehingga tidak bisa diberikan tunjangan itu. Kan syarat dapat tunjangan guru yang bersertifikat," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2016) lalu.

Diakui Sri Mulyani, pemotongan anggaran tunjangan profesi guru PNSD ini karena penurunan jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh tunjangan ini dari 1,3 juta orang menjadi 1,2 juta orang karena pensiun.    Adanya sisa tunjangan profesi guru tahun 2015 di rekening kas umum daerah Rp19,6 triliun yang harus diperhitungkan dalam penyaluran tunjangan di 2016.   

"Kami juga menghemat tambahan penghasilan guru (Tamsil) PNSD Rp209,1 miliar karena adanya sisa dana Tamsil di kas daerah yang harus diperhitungkan dalam penyaluran dana Tamsil 2016," ujar Sri Mulyani.    

Untuk diketahui, pemotongan anggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD masuk dalam penghematan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp23,7 triliun di APBN-P 2016.   

Tunjangan profesi guru PNSD dipotong Rp23,3 triliun yang merupakan selisih pagu anggaran di APBN-P 2016 Rp69,7 triliun, sementara di progonosis pagunya hanya butuh Rp46,4 triliun.    

Sedangkan dana tambahan penghasilan guru PNSD dipangkas Rp209,1 miliar yang merupakan selisih dari Rp1 triliun di pagu APBN-P dengan progonosis yang lebih rendah Rp811,4 miliar.   "Penghematan anggaran ini bisa menjadi pelajaran bagi daerah untuk perencanaan lebih baik," harap Sri Mulyani. (Vr/ humas Pemko)

: facebooktwittergoogle plusPinterest