info@pekanbaru.go.id                        TRILOGI | FALSAFAH KERJA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
(0761) 47527

Pemko Gesa Pembebasan Lahan Jalan Soebrantas

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Azmi MT
Pemko Gesa Pembebasan Lahan Jalan Soebrantas

PEKANBARU— Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini menggesa pembebasan lahan Jalan Soebrantas Pekanbaru yang digunakan untuk pelebaran jalan. Hal ini mengingat jalan tersebut merupakan salah satu akses masuk utama dari Provinsi tetangga menuju ibu kota Provinsi Riau tersebut. 

''Kami telah menuntaskan pembayaran untuk dua persil lahan yang berlokasi di depan kampus UIN Suska," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Azmi  MT kemarin.

Dijelaskan Azmi, untuk pembebasan dua persil lahan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Setelah pembebasan lahan untuk dua persil ini, ia mengatakan akan kembali mengupayakan pembebasan dua persil lainnya pada Pekan depan.

Dengan begitu, ia mengatakan terdapat sembilan persil lahan yang telah dibebaskan di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru, setelah sebelumnya lima persil telah berhasil dibebaskan. 

Pemko Pekanbaru sejak awal 2017 ini terus menggesa pembebasan 15 persil lahan Jalan Soebrantas sepanjang 1,6 kilometer. Lahan itu terhitung dari Simpang Baru hingga perbatasan Pekanbaru-Kampar. ''Untuk sisa persil lahan yang tersedia kita ajukan anggaran sebesar Rp4,2 miliar melalui APBN," ungkapnya. 

Azmi menuturkan bahwa untuk pembebasan sisa lahan tersebut bukan perkara mudah. Ia mengatakan sejumlah pemilik lahan kerap menolak dengan harga yang diajukan pemerintah yakni sebesar Rp675.000 per meter. 

Selain itu, beberapa dari pemilik lahan juga meminta agar bangunan yang terdampak dari pembebasan lahan meminta harga yang lebih tinggi. Mereka beralasan bahwa seluruh bangunan wajib diganti rugi, padahal hanya sebagian kecil lahan yang terdampak dari pembebasan. 

''Ada yang (pembebasan lahan) bagian depan tokonya saja tapi pemilik minta diganti rugi semua, tentu ini tidak mungkin. Ada juga pemilik lahan yang menuntut nilai ganti rugi seharga yang berlaku sekarang, ini juga sulit dipenuhi. Padahal yang lainnya sesuai harga yang kita tawarkan," ungkap Azmi. (Kominfo/1).

: facebooktwittergoogle plusPinterest